Rencana Launching September Ini, KPU Mulai Siapkan PKPU Pilkada 2020

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di sela-sela kesibukan mengurus sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU RI mengatakan tengah merencanakan penyusunan Peraturan KPU (PKPU) untuk menatap Pilkada tahun 2020.

"Kami merencakan membuat PKPU tentang tahapannya bulan Juni ini," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Nantinya, draft tahapan perencanaan penyusunan PKPU dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mempersiapkan diri mereka jauh-jauh hari.

Seperti pemerintah daerah yang bisa mempersiapkan penyusunan anggaran. KPU daerah yang melangsungkan Pilkada juga dapat menyusun rencana kegiatan dan perencanaan anggarannya.

Baca: KPU Beberkan Alasan Kenapa Data Hasil Real Count di Situng KPU Tak Pernah 100%

Sedangkan para peserta Pemilu bisa merancang dan mempersiapkan pencalonannya masing-masing.

Bila sesuai target, KPU akan luncurkan PKPU tersebut pada bulan September atau satu tahun sebelum pelaksanaan Pilkada 2020 dimulai.

"Jadi ini tahapannya akan kita buat pertama di bulan Juni PKPU. Kemudian bulan September nanti rencananya kita akan launching, 1 tahun menjelang Pilkada. Karena Pilkada-nya akan diselenggarakan di bulan September 2020," jelas Arief.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan Pilkada 2020 kemungkinan masih berpaku pada peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Namun, bila nantinya ada usulan untuk dirubah maka DPR sudah siap membahas ulang.

Apalagi, ada beberapa usulan soal grand design untuk menyerentakkan Pilkada tahun 2020 seperti Pemilu serentak 2019 hari ini.

"Kita tetap kebijakannya tetap UU 10 2016. Kecuali kalau ada pihak pemerintah mengajukan usulan perubahan, kalau ada, ya kita siap membahas," kata Zainuddin, di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

"(Namun perubahannya) seperti apa kita belum tahu, tapi untuk sementara pegangan kita UU 10 Tahun," imbuh dia.

Let's block ads! (Why?)