Dulu Setya Novanto Ngaku Didukung Presiden Tapi Malah Berujung 'Tsunami Politik'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sejarahnya di era reformasi, Munas Partai Golkar hampir tidak bisa diintervensi pihak luar manapun termasuk Presiden.

Jadi ketika ada anggapan belakangan muncul informasi Presiden Jokowi mendukung menterinya sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 maka hal tersebut bukan saja harus dianggap sebagai opini segelintir orang, tetapi juga bisa jadi ‘jebakan’ buat partai.

Demikian dikemukakan Analis Komunikasi Politik Unmuh Mataram, Fathur Rijal dalam keterangannya, Minggu (10/11/2019).

"Kita tentu masih ingat, terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketum pada Munaslub Golkar 2016 saat itu coba diasumsikan dengan opini dukungan Presiden Jokowi. Ternyata pada akhirnya malah menjadi tsunami politik bagi Partai Golkar. Ketumnya masuk KPK, sekjennya kemudian menyusul," ujar dia.

Baca: Sidang Peninjauan Kembali Setya Novanto Masuk Tahap Penyerahan Kesimpulan

Menurut dia, saat itu bisa jadi asumsi dukungan kekuasaan dalam hal ini dimana ada kesan Presiden Jokowi mendukung posisi politiknya, kemudian dalam kendali Setya Novanto terjadi berbagai kejadian hukum dan politik yang cukup mengguncang.

"Terpilihnya Setnov secara aklamasi hanya karena faktor diopinikan adanya dukungan Presiden membuat Golkar tidak solid ketika sang ketum dicokok KPK karena kasus korupsi," katanya.

"Sebab, pemilihan Setnov kala itu tidak melihat bagaimana aspirasi DPD I dan DPD II yang adalah pemilik suara sebenarnya dalam Munas," dia menambahkan.

Menurut dia. tsunami politik itu kemudian dihadapi Golkar dengan tidak jelasnya komando, sampai akhirnya terpilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

"Dan dalam perjalanan politiknya, Airlangga malah mencatat rekor terburuk dalam sejarah perolehan suara dan kursi Partai Golkar," katanya.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara dan kursi Golkar merosot dari 14,75%/91 kursi di Pemilu 2014, menjadi 11,71%/85 kursi di Pemilu 2019. Dari pemilu ke pemilu, suara dan kursi Golkar tidak pernah meningkat sejak era Akbar Tandjung.

Let's block ads! (Why?)