BPIP dan Kemendagri Teken MOU Pembinaan Ideologi Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan fungsi masing-masing, Senin (20/5/2019), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kemendagri menandatangani MOU.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono di Gedung A Kemendagri, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, ‎Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Soetrisno, anggota dewan pengarah hingga para pejabat tinggi BPIP dan Kemendagri serta tamu undangan lainnya.

Melalui MOU tersebut, BPIP dan Kemendagri sepakat untuk bekerja sama dengan ruang lingkup : fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Baca: Misbakhun: Partai Golkar Pantas Duduki Kursi Ketua MPR RI

Pemetaan mutiara Pancasila sebagai dasar implementasi nilai-nilai Pancasila, Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Pelatihan dan pembinaan nilai Pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah serta pemerintah desa.‎ Terakhir, tukar menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.

Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan nantinya semua ruang lingkup kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat setara yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Setelah ini diharapkan ASN di lingkungan ‎Kemendagri dan Pemda yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia akan mengotimalisasikan nilai Pancasila dengan cara terkini sesuai arahan Presiden," ujar Hariyono.

Hariyono melanjutkan penyampaian tersebut dapat melalui pendidikan, pelatihan, dialog atau melalui berbagai pedoman.

"Pancasila ingin menciptakan masyarakat adil dan makmur, namun jika Pancasila tidak tertanam dengan baik di diri ASN tersebut apakah mungkin keadilan tercipta dalam melayani rakyat? Apakah Indonesia bisa makmur kalau para ASN tidak suka kerja bahkan masih melakukan tindakan korupsi? Pada akhirnya pemberian materi Pancasila adalah untuk memfilter radikalisme," tambahnya.

Let's block ads! (Why?)