Sekjen PPP Nilai Pengamanan TNI/Polri Tak Akan Kurangi Hak Massa Aksi 22 Mei

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani menilai pengamanan yang dilakukan TNI-Polri saat pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019 tidak akan mengurangi hak warga untuk menyampaikan aspirasinya.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi banyaknya personel Kepolisian dari luar Jakarta yang membantu pengamanan Ibu Kota di hari pengumuman Pilpres 2019.

"Saya yakin TNI dan Polri itu tidak akan mengurangi hak warga negara untuk berekspresi, berunjuk rasa, sepanjang semuanya masih dalam koridor aturan," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Arsul juga memprediksi massa dari luar Jakarta akan meramaikan aksi lusa, 22 Mei.

Menurut Arsul juga tak tertutup kemungkinan disusupi kelompok radikal.

"Kami kebetulan yang di Komisi III (DPR RI) kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkinan ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme itu akan melakukan aksi," katanya.

Baca: TNI Terjunkan SAT Gultor untuk Amankan Anggota KPU, Dokumen, dan Server Penghitungan Suara

Karena itu, menurut Arsul, TNI-Polri harus melakukan pengamanan guna mengantisipasi hal-hal tak diinginkan yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.

"Saya kira kita sudah bisa merasakan juga, bahwa dalam konteks kegiatan itu saja sudah cukup meningkat," pungkasnya.

Untuk diketahui, sekelompok massa yang bernama Gerakan Kedaulatan Rakyat akan menggelar aksi demo pada 22 Mei 2019, bertepatan pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Aksi tersebut dilakukan karena mereka menilai terjadi kecurangan dalam pemilu.

Let's block ads! (Why?)