Hal tersebut dinilai tak sejalan dengan keinginan menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona (Covid-19) lewat stimulus pemerintah. Padahal pebisnis hotel di Jakarta, sudah terpuruk dengan okupansi kamar hanya 30% atau 70% kamar kosong.
Ia menegaskan, sejak adanya pengumuman dari Presiden Jokowi terkait kasus corona pertama di Indonesia, masyarakat sudah tampak panik. Hal tersebut benar-benar berdampak pada perekonomian di semua sektor industri terutama pariwisata.
"Selain masyarakat panik, pemerintah sendiri mereka juga melakukan larangan kegiatan aktivitas. Ini jadi kontradiktif. Satu sisi pemerintah mau menyegerakan dan mendorong belanja masyarakat, tapi satu sisi mereka juga melarang kegiatan," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/3/20).
Dampak paling nyata menurutnya secara langsung dirasakan sektor pariwisata. Dia menyebut, kerugian sampai saat ini sudah mencapai US$ 1,5 miliar. Angka itu didapat dari hitungan kasar dengan mengelaborasi data kunjungan turis di Indonesia.
"Dari turis Tiongkok sendiri saja itu sudah US$ 1,1 miliar. Ditambah dengan ikutan-ikutan yang lain. Paling dikit ada US$ 400 juta. Jadi totalnya udah US$ 1,5 miliar dengan perhitungan yang relatif masih hitungan kasar. Kalau ini terus berlanjut apalagi masyarakat tidak melakukan aktivitas pasti ini akan lebih besar lagi," katanya.
Dia juga menggarisbawahi, angka US$ 1,5 miliar itu hanya dari industri perhotelan dan restoran saja. Belum termasuk jika ditambah dengan beberapa sektor lainnya yang berkaitan dengan hotel dan restoran.
"Kalau dihitung supply chain-nya untuk hotel itu lebih dari 500 jenis supply chain untuk operasional hari-hari. Itu menyangkut UMK-UKM terdampak semuanya. Jadi ini tidak sesimpel apa yang dibayangkan tetapi ini betul-betul dapat menghentikan ekonomi masyarakat," imbuhnya.
Sementara di sisi lain, stimulus yang diberikan pemerintah belum terlalu berdampak. Sebab, stimulus tersebut, kata Hariyadi, tertutup dengan kepanikan publik.
"Sebetulnya stimulus yang diberikan sudah tepat, jadi misalnya contohnya adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif ini cukup bagus untuk mendorong pergerakan daripada masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya panik memang dia tidak akan berpergian, itu juga yang harus kita lihat," katanya.
"Dan juga stimulus perpajakan, menurut kami juga sudah tepat, hanya memang permasalahannya itu seberapa cepat untuk dieksekusi, kalau untuk pariwisata yang terkait dengan penghapusan pajak hotel dan restoran sampai hari ini belum efektif. Saya belum tahu kapan akan efektifnya karena pajak hotel dan restoran itu dipungut oleh pemerintah daerah," katanya.
Sejalan dengan itu, dia ingin pemerintah tidak melarang semua aktivitas keramaian. Harus ada pertimbangan yang jelas mengenai risiko-risiko dari kegiatan tersebut.
"Tergantung ya, kalau misalnya berisiko banget (jadi ajang penularan virus) itu mungkin bisa dipahami. Tapi kalau misalnya orang melakukan kegiatan di hotel lalu itu dilarang itu jadi masalah juga, karena orang mengadakan kegiatan di hotel kondisinya beda dengan di lapangan," tegasnya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu instansi yang mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan berkeramaian.
Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membentuk tim review perizinan. Tim tersebut bertugas mereview izin keramaian yang diajukan di wilayah Jakarta.
"Kita akan membentuk tim review perizinan," kata Anies dalam jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020), dikutip dari Detik.com.
Tim tersebut merupakan gabungan dari jajaran Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya. "Tim ini terdiri dari jajaran Pemprov dan Polda Metro," ujarnya.
Anies menjelaskan setiap izin keramaian harus dilaporkan ke Tim Review Perizinan. Nantinya, tim tersebut akan memperhatikan faktor-faktor dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di Jakarta.
"Semua kegiatan yang akan dilakukan di Jakarta harus dilaporkan ke tim perizinan, nanti tim perizinan akan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Misalnya peserta dari mana, jumlah peserta berapa, kegiatannya, intensitas kontaknya dan lain-lain," kata Anies.
"Dari situ nanti diputuskan apakah diizinkan jalan dengan persyaratan atau ditunda atau harus dibatalkan. Ini untuk bisa mengendalikan interaksi agar tidak terjadi penularan yang tidak perlu," katanya.
(hoi/hoi)
"banyak" - Google Berita
March 12, 2020 at 06:21PM
https://ift.tt/2TIil7K
Kamar Banyak Kosong, Pebisnis Hotel Keluhkan Kebijakan di DKI - CNBC Indonesia
"banyak" - Google Berita
https://ift.tt/2ZTcKNv
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kamar Banyak Kosong, Pebisnis Hotel Keluhkan Kebijakan di DKI - CNBC Indonesia"
Post a Comment