Search

TKN: Ancaman 'People Power' Amien Rais Tak Sesuai Kondisi Demokrasi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajakan atau ancaman people power tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin Johnny G Plate, menanggapi ancaman politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais akan melakukan people power jika ada kecurangan di Pilpres 2019 ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ajakan atau ancaman people power tidak tepat dan tidak sesuai," tegas anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Senin (1/4/2019).

Apalagi menurut anggota DPR RI ini, sesuai ketentuang Undang-undang Pemilu sengketa perhitungan suara hasil Pemilu ditangani oleh MK.

"Jika ada peserta pemilu yang merasa dirugikan atau merasa ada kecurangan perhitungan suara silahkan diajukan ke MK untuk penyelesaian sengketa tersebut," jelas Sekjen NasDem ini.

Baca: Banser dan GP Anshor Siap Jadi Garda Depan NKRI Menghadang Ancaman Amien Rais untuk People Power

Untuk itu dia yakini rakyat tidak sepaham dengan ajakan tersebut karenanya tidak perlu disosialisasikan.

"Mari kita semua baik peserta pemilu, pelaksana pemilu maupun konstituen atau rakyat agar bersama sama mengikuti pemilu dan kawal pemilu yang jujur dan adil," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Amien Rais mengatakan Apel 313 yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019) kemarin untuk mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019.

Ketua Dewan Kehormatan PAN itu mengancam akan menggerakkan massa jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

"Kalau sampai tim kami bisa membuktikan ada kecurangan yang sistematis, terukur dan masif, kami akan bertindak tidak perlu lagu kami datang ke MK. Kami menggerakkan rakyat (people power)," ujarnya.(*)

Let's block ads! (Why?)



https://ift.tt/2YDsVgN

April 01, 2019 at 11:05PM

Bagikan Berita Ini

0 Response to "TKN: Ancaman 'People Power' Amien Rais Tak Sesuai Kondisi Demokrasi di Indonesia"

Post a Comment

Powered by Blogger.