Soal Rencana Pengembalian Deputi Penindakan ke Polri, IPW Sebut KPK Penuh Intrik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ind Police Watch (IPW) menanggapi soal rencana pengembalian Deputi Penindakan Irjen. Pol. Firli ke Mabes Polri.

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, hal tersebut adalah gambaran bahwa lembaga antirasuah itu kini penuh intrik dan manuver politik, serta semakin membuka front terhadap kepolisian.

Neta menyebut pengembalian anggota Polri dari KPK ke institusi asalnya adalah hal yang biasa, jika tidak ada insiden.

Namun, rencana pengembalian Deputi Penindakan KPK ke polri kali ini terkesan sarat kepentingan pihak tertentu, mengingat sebelumnya ada manuver dan gejolak di internal KPK.

"Ini sangat tidak sehat dan terkesan pimpinan KPK kalah oleh manuver pihak tertentu di internal KPK. Para pimpinan KPK seperti anak kos yang tidak mengakar di KPK, padahal para pimpinan KPK dipilih dari hasil seleksi yang ketat dengan biaya negara," tuturnya, Selasa, (30/4/2019).

Neta menilai, dengan adanya kasus ini, KPK terkesan sudah menjadi "kerajaan" bagi pihak tertentu, yang mana menurutnya ini sangat berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelum adanya rencana pengembalian Deputi Penindakan itu, IPW menyebut di KPK muncul kasus surat terbuka yang ditandatangani sejumlah orang. Dengan adanya surat terbuka itu, IPW menilai ada hal yang aneh di KPK.

Surat terbuka itu, menurut Neta, merupakan sebuah gambaran nyata bahwa KPK tidak solid dan sedang terpecah belah dan sedang diadudomba oleh sejumlah pihak yang merasa full power.

"Jika kondisi ini terus berlanjut diprediksi bakal terjadi perang terbuka di internal KPK antara penyidik polri dan penyidik non polri. Akan terjadi polarisasi yang berbahaya bagi masa depan penegakan hukum yang dilakukan KPK," kata Neta.

Neta menyarankan, seharusnya para pimpinan KPK menjelaskan secara transparan, seperti apa kebenaran Surat Terbuka tersebut dan bagaimana kondisi KPK yang sebenarnya saat ini.

"Bukan malah menjelaskan soal kondisi di internal KPK, terlebih soal pengembalian Irjen Firli ke Mabes Polri," kata Neta.

IPW berharap jangan sampai pimpinan KPK dikebiri dan tidak berdaya menghadapi manuver politik sejumlah oknum di internalnya, sehingga figur demi figur dikorbankan.

"Apakah pengembalian ini adalah gambaran bahwa Direktur Penindakan tersebut merupakan "biang masalah" konflik internal KPK, atau justru para Pimpinan KPK tidak berdaya menghadapi manuver dan tekanan pihak tertentu di internal KPK sehingga Direktur Penindakan itu terpaksa dikorbankan," lanjutnya.

Dengan begitu, menurut Neta, masyarakat paham terhadap kondisi internal KPK yang sesungguhnya, mengingat lembaga antirasuah itu dibiayai negara dari pajak rakyat.

Let's block ads! (Why?)