Wiranto: Tak Ada Konspirasi Antara Pemerintah, KPU dan Bawaslu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) RI, Wiranto membantah tuduhan ada konspirasi diantara pemerintah, dengan penyelenggara Pemilu termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.

Menurut Wiranto, tuduhan itu merupakan tuduhan tanpa dasar dan berbau fitnah.

Hak itu disampaikan Woranto usai memimpin Rakorsus membahas permasalahan pasca pemungutan suara Pemilu di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan, komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI, bukan Presiden yang memilih.

Sehingga, kata Wiranto, kemungkinan untuk terjadi konspirasi kecurangan sulit terjadi.

Selain itu, KPU dan Bawaslu juga bersifat mandiri tanpa dibawah struktur pemeritahan. Sehingga independensi kinerjanya bisa terjaga.

Baca: Demonstran Tuntut Bawaslu dan DKPP Nyatakan Pemilu 2019 Curang Secara Nasional

"Dengan demikian tidak berada di bawah kendali pemerintah," ucap Wiranto.

Lebih lanjut, ia menuturkan, apabila terjadi sebuah tindakam konspirasi, dipastikan dirinya mengetahui lebih awal daripada publik.

Namun, sejauh itu tidak ada bukti telah terjadi kecurangan secara masif itu.

"Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada," tegas Wiranto.

Untuk itu Wiranto meminta agar masyarakat tidak termakan isu-isu bohong itu. Apalagi jika terprovokasi berbuat di luar ketentuan hukum.

"Melalui penjelasan ini saya mengharapkan masyarakat jangan percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan tersebut, apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," pungkas Wiranto.

Sementara, dalam rakorsus iru turut diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sedangkan, Jaksa Agung dan Kementerian Informasi dan Informatika diwakilkan.

Let's block ads! (Why?)