Ini Masukan untuk Pemerintah Agar Pembangunan Infrastruktur Tidak Bebani Keuangan Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia terus digenjot di era pemerintahan Jokowi-JK.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur konektivitas antara satu daerah ke daerah lainnya tersambung dengan baik.

Namun, untuk ke depannya diperlukan skema baru agar pembangunan infrastruktur tidak membebani keuangan negara.

Perlu diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menargetkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 30,4%, lebih tinggi dibandingkan 29,9% yang diperkirakan dicapai tahun ini.

Pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa utang akan dikelola dengan hati-hati dan akan digunakan untuk berbagai tujuan produktif, seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk berorientasi ekspor dan produk untuk kecukupan kebutuhan logistik dalam negeri.

Baca: Gubernur BI Paparkan Tiga Langkah Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Menurut Pengamat Ekonomi Nuzul Achzar, ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemerintah ke depannya.

Pertama terkait return of investment atau ROI. Menurutnya, saat ini pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh BUMN karya harus dalam konteks ROI.

“Kalau tidak nanti akan merugi,” katanya, Minggu(12/5/2019).

Sebelum membukukan kerugian, biasanya BUMN karya akan mencari pinjaman tambahan atau pembiayaaan ulang dari bank ataupun penerbitan obligasi.

Bila tidak, maka biaya keuangan akan terus menggerus nilai proyek tersebut dan pada akhirnya jika dijual pun belum tentu hasil penjualan mampu membayar kembali apa yang telah dikeluarkan.

“Tentu cara ini kurang sehat,” jelasnya.

Baca: Menteri Sri Mulyani Sebut Kartu Jokowi Masuk Prioritas di APBN 2020

Nuzul juga berpendapat, ada beberapa jalan yang return-nya kurang bagus. Cash flow tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Let's block ads! (Why?)