Mendagri Berikan Kuliah Umum Soal Memantapkan Proses Demokrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Kuliah umum bertajuk ‘Memantapkan proses demokrasi dalam rangka keberhasilan pembangunan di Indonesia’ ini diikuti oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi kedinasan.

Antara lain seluruh staf dan mahasiswa kedinasan S1, S2 dan S3 Polri, dan perwakilan dinas lainhya seperti IPDN, Politeknik, STAN, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Sekolah Tinggi Sandi Negara dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

“Selama suasana Pileg dan Pilpres saya lebih banyak keliling di berbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk ke di STIK ini,” kata Tjahjo Kumolo mengawali pembicaraannya di STIK.

Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kuliah umum yang ia berikan dibeberapa perguruan tinggi dengan tema ‘Memantapkan proses demokrasi dalam rangka keberhasilan pembangunan di Indonesia’ adalah hal yang tepat di tengah konstestasi politik sekarang ini.

“Forum ini saya kira momentum yang cukup penting di tengah-tengah kita mengikuti proses yang cukup panjang dari sebuah konsolidasi demokrasi,” ujarnya.

Baca: Densus 88 Antiteror Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Lebih lanjut, ia pun berharap dengan adanya kegiatan konsolidasi demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres kedepannya bisa membuat peraturan yang tetap untuk tata kelola pemerintahan Indonesia.

“Memang sudah 74 tahun kita merdeka, mudah-mudahan dengan konsolidasi demokrasi yang diawali dengan Pilkada serentak kemudian Pemilu dan Pilpres serentak 2019 ini, mampu membentuk sebuah sistem tata kelola pemerintahan kita, yang baku yang kelak di kemudian hari tidak banyak mengalami perubahan,” jelasnya.

Membangun sebuah konsolodasi demokrasi lima tahunan ini setidaknya akan membangun pola pikir masyarakat Indonesia yang lebih kemperhensif untuk mengkaji apakah sistem politik sudah cocok atau belum.

Yang salah satu tujuannya ialah untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien dalam sistem tata kelola pemerintahan Indonesia.

Let's block ads! (Why?)