Pengamat Ini Bilang Wacana 'People Power' Amien Rais Hadapi Kecurangan, Sembrono

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais tentang 'people power' berpotensi membahayakan.

Bayu beralasan sudah ada mekanisme mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berperan menerima pengajuan gugatan sengketa pemilu untuk pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu.

"Ini pernyataan yang sembrono, gegabah, berbahaya dan mengancam keberlanjutan negara hukum demokratis kita,” ujar Bayu dalam sesi diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Senin (15/4/2019).

Dia menyatakan, keberadaan KPU, selaku lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu ditambah keberadaan MK yang menjalankan fungsi check and balances, merupakan desain bagus untuk demokrasi dan hukum di Indonesia.

"Telah kita adopsi sejak 2001 pada saat perubahan ke-3 (Undang-Undang Dasar 1945,-red), lahir pasal 24 c ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan umum," kata dia.

Baca: Manfaatkan Dua Fitur untuk Hentikan Video Berkonten Negatif Agar Tidak Terpapar ke Anak

Sehingga, kata dia, akan menjadi anomali apabila Amien Rais, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MPR RI dan orang yang berperan melahirkan perubahan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, justru mewacanakan 'people power'.

“Menjadi anomali, justru menganggap keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak berguna,” kata Bayu.

People Power

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan, pihaknya akan menyiapkan aksi massa besar jika sampai muncul dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Let's block ads! (Why?)