TKN Belum Mau Membahas Kemungkinan PAN Bergabung ke Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai kekuatan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) cukup untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti.

Dia mengacu pada hasil sementara perolehan suara parpol pada Pemilihan Legislatif 2019.

"Dari sisi kekuatan di parlemen sebenarnya partai-partai KIK akan menguasai kursi pada kisaran 60 persen sehingga tanpa PAN berbalik mendukung paslon 01 pun, maka dukungan KIK terhadap paslon 01 jika nanti memerintah sudah cukup," ujar Arsul ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Hal ini disampaikan untuk menanggapi wacana dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada capres petahana.

Oleh karena itu, TKN juga belum membahas kemungkinan untuk hal tersebut saat ini. Arsul menilai masih terlalu pagi untuk membahas peluang dukungan dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Fokus kami saat ini adalah mengawal penghitungan suara pilpres yang secara konsisten menunjukkan keunggulan paslon 01 dalam perolehan suara," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi) bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok disana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TKN: Tanpa PAN, Kekuatan Partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Cukup",

Let's block ads! (Why?)