Hanya Dua Paslon di Pilpres, Buat Masyarakat Indonesia Terbelah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendukung masing-masing pasangan calon presiden-calon wakil presiden semarak memberikan dukungan selama berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Relawan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin maupun relawan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar acara di tempat berbeda.

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi, menyoroti aktivitas di Pemilu 2019. Menurut dia, anak bangsa tampak terpecah belah, terutama dalam Pemilu Serentak ini.

Menurut dia, keterpecahan itu disebabkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold cukup tinggi sebesar 20 persen. Sehingga, di Pemilu 2019 hanya ada dua pasangan capres-cawapres.

"Kalau ada tiga pasang (capres-cawapres,-red) ada alternatif, situasi nasional tidak seperti sekarang. Sangat panas dan menenggangkan. Dinamika dipastikan akan berbeda," kata Bursah, Minggu (3/3/2019).

Untuk presidential threshold, kata dia, cukup 10 persen atau dibuat nol sehingga dinamika politik bagus. Atas dasar itu, dia menilai, telah terjadi kesalahan dalam menata sistem demokrasi.

Baca: Maruf Amin Bilang Ada Kecenderungan Partai Demokrat Netral

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai bangsa seolah terpecah, karena sistem yang dibangun partai politik secara kelembagaan tidak tertata dalam membangun sistem demokrasi.

Untuk itu, kata dia, perlu penataan kelembagaan partai politik. Dia melihat parpol sejak berdiri belum mengadopsi nilai-nilai modern yang rasional dalam memecahkan persoalan bangsa. Padahal, partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

Dia menegaskan, tidak tertata parpol secara kelembagaan, terutama membangun sarana komunikasi, rekrutmen, menajemen konflik, dan pengaturan pertikaian, dapat melahirkan sejumlah persoalan.

Let's block ads! (Why?)