PKS: Kalau Semua Parpol Ikut Pemerintah, Nanti Apa Kata Dunia tentang Demokrasi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menolak undangan bertemu dari Presiden Joko Widodo.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, undangan dari Jokowi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (16/10/2019) kemarin.

Saat itu, kebetulan HNW selaku wakil ketua MPR sedang berada di Istana bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

• Inilah Sejumlah Bocoran soal Kabinet Kerja Jilid 2 yang Disampaikan Langsung oleh Jokowi

"Beliau (HNW) diajak bicara empat mata oleh Pak Pratikno selepas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan MPR di Istana kemari siang," ujar Sohibul kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

"Pak Pratikno menyampaikan, 'Pak Hidayat tinggal PKS yang belum bertemu dengan Pak Jokowi, karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu Pak Jokowi nanti sore'," lanjut dia.

HNW, lanjut Sohibul, kemudian menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

• Minta PAN Tak Labil Menempatkan Diri jika Gabung Pemerintah, Ngabalin: Jangan Ulangi Sejarah Lama

"Pak Hidayat menjawab, 'terima kasih Pak Pratikno, tapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi'," ujar Sohibul.

"Kalau semua (partai politik) ikut pemerintah, nanti apa kata dunia tentang demokrasi indonesia," lanjut dia.

Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga mutlak perlu sekalipun berbeda posisi politik.

Namun PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Let's block ads! (Why?)