Wiranto Ditikam Terduga Teroris, Presiden Jokowi Akan Dibatasi Salaman dengan Rakyat?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang, membuat TNI akan mengevaluasi standard operasional prosedur (SOP) pengamanan bagi Kepala Negara.

"Pada tataran lapangan, mungkin ada perubahan-perubahan (SOP pengamanan) ya," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis petang.

"Perubahan-perubahan itu sebaiknya ada, seharusnya ada. Karena itu bagian dari dampak perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu nyata, berarti kita harus alert," lanjut dia.

Baca: Alasan Polisi Duga Pelaku Penusukan Wiranto adalah Simpatisan ISIS

Baca: Kepala BIN Ungkap Motif Penikaman Pelaku Terhadap Wiranto Hingga Kesaksian Tetangga Abu Rara

Meski demikian, Sisriadi tidak dapat merinci seperti apa perubahan SOP pengamanan kepala negara.

Sebab, evaluasi untuk perubahan itu dilakukan oleh unsur Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Mabes TNI hanya akan melakukan supervisi agar perubahan SOP pengamanan lebih memiliki daya guna.

Sisriadi mengakui, Presiden Joko Widodo seringkali tidak berjarak dengan rakyat pada saat berkunjung ke sebuah daerah. Jokowi tak ragu untuk dekat dengan masyarakat demi bisa bersalaman dan berfoto bersama.

Saat ditanya apakah perubahan itu akan membatasi interaksi Presiden Jokowi dengan masyarakat, ia belum bisa menjawabnya.

Sebab, evaluasi juga belum dilakukan.

"Ya dilihat, dievaluasi lagi, apakah (memperbolehkan Presiden bersalaman) itu masih valid atau diperbaiki sesuai dengan ancaman hakekat ancaman yang sudah berkembang rumit seperti ini," ujar Sisriadi.